Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BEKASI
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
17/Pid.Pra/2026/PN Bks SELAMET SUYANTO 1.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. POLDA JAWA BARAT c.q. KEPOLISIAN METRO BEKASI KOTA
2.KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT c.q. KEJARI BEKASI
3.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Persidangan
Tanggal Pendaftaran Rabu, 21 Okt. 2026
Klasifikasi Perkara Ganti kerugian
Nomor Perkara 17/Pid.Pra/2026/PN Bks
Tanggal Surat Rabu, 21 Okt. 2026
Nomor Surat -
Pemohon
NoNama
1SELAMET SUYANTO
Termohon
NoNama
1KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. POLDA JAWA BARAT c.q. KEPOLISIAN METRO BEKASI KOTA
2KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT c.q. KEJARI BEKASI
3KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Advokat
Petitum Permohonan

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan dan dalil hukum tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q. Hakim Pemeriksa Perkara Praperadilan untuk berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:  

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;  

2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 286/PID/2026/PT BDG tanggal 18 Agustus 2026 telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dibuktikan dengan dokumen administrasi pengadilan yang dilampirkan Pemohon;  

3. Menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pemohon berhak menuntut Ganti Rugi sepanjang berdasarkan pemeriksaan Praperadilan terbukti bahwa Penangkapan, Penahanan, Penuntututan, atau tindakan lain terhadap Pemohon dilakukan tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;  

4. Menyatakan Pemohon berhak memperoleh Ganti Rugi dan menetapkan Ganti Rugi kepada Pemohon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdiri atas kerugian materiil sebesar Rp80.000.000,00 dan kerugian imateriil sebesar Rp20.000.000,00;  

5. Memerintahkan pelaksanaan pembayaran Ganti Rugi yang telah ditetapkan sesuai mekanisme Pasal 175 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

6. Menyatakan bahwa hak Rehabilitasi Pemohon sebagaimana telah dicantumkan dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 286/PID/2026/PT BDG wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;  

7. Memerintahkan agar pemulihan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dilaksanakan secara nyata sesuai amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025;  

8. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;  

Atau, apabila Hakim Pemeriksa Praperadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). 

                   

 

Pihak Dipublikasikan Ya