1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT YANG MEMBERIKAN CEK PALSU DAN TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENGGANTI KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP. 10.796.860.170,- (SEPULUH MILYAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU SERATUS TUJUH PULUH RUPIAH) SECARA TUNAI, SEKETIKA, DAN SEKALIGUS;
4. MELETAKKAN DAN MENYATAKAN SAH SERTA BERHARGA CONSERVATOIR BESLAAG (SITA JAMINAN) TERHADAP SELURUH ASET-ASET MILIK DAN/ATAU MENGATASNAMAKAN TERGUGAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA:
   1. SHM NO. 30/PRIANGANJAYA, SELUAS 13.000 M² YANG TERLETAK DI WILAYAH DESA PRIANGAN JAYA, KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SUKABUMI:
   2. SHM NO. 29/PRIANGANJAYA, SELUAS 3.080 M² YANG TERLETAK DI WILAYAH DESA PRIANGAN JAYA, KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SUKABUMI :
   3. SHM NO. 36/PRIANGANJAYA, SELUAS 4.170 M?2; YANG TERLETAK DI WILAYAH DESA PRIANGAN JAYA, KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SUKABUMI:
   4. SHM NO. 32/PRIANGANJAYA, SELUAS 2.280 M² YANG TERLETAK DI WILAYAH DESA PRIANGAN JAYA, KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SUKABUMI;
   5. SHM NO. 35/PRIANGANJAYA, SELUAS 4.880 M?2; YANG TERLETAK DI WILAYAH DESA PRIANGAN JAYA, KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SUKABUMI:
   6. SHM NO. 31/PRIANGANJAYA, SELUAS 8.120 M?2; YANG TERLETAK DI WILAYAH DESA PRIANGAN JAYA, KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SUKABUMI
   7. SHM NO. 33/PRIANGANJAYA, SELUAS 1.470 M?2; YANG TERLETAK DI WILAYAH DESA PRIANGAN JAYA, KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SUKABUMI:
   8. SHM NO. 38/PRIANGANJAYA, SELUAS 33.710 M?2; YANG TERLETAK DI WILAYAH DESA PRIANGAN JAYA, KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SUKABUMI;
   9. AJB NO. 322/PPAT/1993, SELUAS 30.000 M?2; YANG TERLETAK DI WILAYAH DESA PRIANGAN JAYA, KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SUKABUMI;
   10. BIDANG TANAH DAN BANGUNAN DI ATASNYA YANG TERLETAK DI RUKO BINTARA ESTATE, RUKUN TETANGGA 004, RUKUN WARGA 019, KELURAHAN JAKASAMPURNA, KECAMATAN BEKASI BARAT;

5. MENYATAKAN AGAR PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN PUTUSAN BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP, TERDAPAT PERLAWANAN, PUTUSAN SERTA MERTA, VERSTEK,  BANDING, KASASI, ATAU, PENINJAUAN KEMBALI (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD);

6. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DARI PERKARA INI.

SUBSIDAIR:

Bahwa bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, Ex aequo et bono / Mohon Putusan lain sesuai dengan Keadilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 499 K/SIP/1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 566 K/SIP/1971.